Buku Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Tanah Papua Menurut Pasal 46 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua mengulas secara mendalam berbagai persoalan pelanggaran HAM yang terjadi di Tanah Papua serta upaya penyelesaiannya melalui pendekatan hukum yang berkeadilan dan bermartabat.

Melalui kajian yuridis dan analisis konseptual, buku ini menyoroti pentingnya Otonomi Khusus sebagai landasan dalam menghadirkan perlindungan hak-hak masyarakat Papua, khususnya melalui pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Papua. Lembaga ini diharapkan mampu mengungkap kebenaran atas berbagai peristiwa masa lalu, memberikan ruang bagi korban untuk memperoleh keadilan, serta mendorong terwujudnya rekonsiliasi yang berkelanjutan.

Disusun secara sistematis dan komprehensif, buku ini menjadi referensi penting bagi akademisi, praktisi hukum, pemerintah, serta masyarakat luas dalam memahami mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM di Papua, sekaligus sebagai upaya mewujudkan perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.