Pemerintahan modern (hukum modern) adalah hal baru bagi masyarakat Indonesia yang berasal dari Eropa yang pembentukannya sebagai respon terhadap hukum masyarakat yang berlaku sebelumnya. Di Indonesia disebut sebagai hukum adat.

Sementara itu dalam sistem pemerintahan Indonesia, diakui adanya kesatuan masyarakat hukum adat yang di dalamnya mengatur pemerintahan adat sebagai hukum asli bangsa Indonesia. Berkaitan dengan perkembangan pengaturan penyelenggaran pemerintahan itu, terjadi dampak yang cukup diperhatikan yaitu tentang eksistensi pemerintahan adat.

Papua sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang menjalankan UU Otonomi Khusus, memiliki pemerintahan kampung (desa). Dalam UU Otsus ini diatur mengenai pemerintahan kampung, tapi juga secara faktual ada pemerintahan adat (tradisional). Dinamika pemerintahan kampung (desa), dari sebelum dan sesudah diberlakukannya UU Otonomi Khusus juga terdampak kepada eksistensi pemerintahan kampung adat. Salah satu dari dinamika pemerintahan kampung adat seiring dengan perkembangan pengaturan pemerintah modern adalah yang terjadi di Kabupaten Jayapura yang juga melakukan pengaturan pemerintahan kampung adat.

Oleh karena itu, penulisan buku ini merupakan salah satu upaya untuk menggali model pemerintahan kampung adat yang ada, beserta nilai-nilai, norma-norma, dan mekanisme sehingga dapat memberikan kontribusi bagi penyelenggaran pemerintah desa dan pemerintah daerah. Selain itu dengan menggali model pemerintahan adat akan diketahui eksistensinya seiring berkembangnya pengaturan pemerintahan modern.